Implikasi Larangan PNS Meeting atau Rapat di Hotel

New Picture (6)

Sebuah catatan akhir pekan..!

Dalam setiap studi kelayakan usaha hotel yang kami buat, kami selalu memasukan “Aspek Resiko” sebagai aspek yang kami bahas didalamnya dimana resiko usaha hotel dapat diakibatkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal relative dapat dikendalikan oleh pihak manajemen sedangkan faktor eksternal tidak dapat dikendalikan. Salah satu faktor resiko eksternal adalah terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang dapat berpengaruh terhadap bisnis hotel.

Salah satu isu hangat tentang larangan PNS mengadakan kegiatan di hotel merupakan wujud dari resiko eksternal yang sangat menohok para pelaku bisnis hotel di Indonesia. Hotel-hotel yang selama ini mengandalkan pasar dari kalangan pemerintahan sudah barang tentu akan sangat merasakan dampak negatif dari pemberlakuan peraturan pemerintah ini. Implikasi nyatanya adalah penurunan tingkat huni kamar dan tingkat huni ruang meeting yang akan secara langsung menurunkan pendapatan hotel. Jika pasar dari kalangan pemerintahan di suatu hotel memiliki porsi 40 % dari total pendapatan hotel, maka ini berarti hotel akan mengalami penurunan pendapatan hingga 40 %. WOW! Efek ini sangat dahsyat dirasakan oleh pemilik hotel yang implikasinya lebih luas diantaranya:
1. Penerimaan hotel menurun
2. Pendapatan para supplier hotel menurun
3. Pendapatan karyawan hotel dari uang service charge menurun
4. Daya beli karyawan hotel menurun
5. Akan ada kemungkinan pemutusan hubungan kerja karyawan terutama bagi hotel yang pasar utamanya adalah kalangan pemerintahan.
6. Persaingan hotel menjadi tidak sehat mengingat akan berebut pasar yang semakin sempit
7. Untuk hotel baru, payback period hotel akan menjadi lebih lama
8. Jika pemilik hotel menggunakan dana bank untuk pembangunan hotelnya maka pemilik akan mengalami kesulitan dalam pengembaliannya
9. Bank lebih berhati-hati dalam menyalurkan kredit kepada usaha hotel, implikasinya adalah penurunan penyaluran kredit kepada pembangunan hotel baru
10. Bisnis kondotel mungkin menjadi tidak menarik lagi, khususnya yang berlokasi bukan di destinasi wisata
11. Pertumbuhan hotel akan mengalami perlambatan yang secara langsung berpengaruh terhadap penurunan pendapatan industri yang berhubungan dengan pembangunan hotel baru
12. Jika PNS dilarang mengadakan kegiatan rapat di hotel, maka mereka akan jarang melakukan perjalanan ke luar kota, apakah maskapai penerbangan dan moda transportasi lain akan mengalami dampaknya..??
13. Bagaimana dengan para pedagang oleh-oleh khas daerah, cinderamata dll yang selama ini juga mendapatkan pengasilan dari para tamu-tamu hotel PNS ini..?
14. Dll..
Kalangan pelaku bisnis hotel yang paling merasakan dampak negatif dari pemberlakuan kebijakan pemerintah ini adalah para pelaku bisnis hotel di pusat kota besar dengan klasifikasi bintang 3 dan 4 karena pada hotel dengan klasifikasi inilah yang paling banyak digunakan oleh kalangan pemerintahan untuk penyelenggaraan meeting. Sedangkan hotel dengan klasifikasi bintang 5, 2 dan 1 tidak terlalu merasakan dampaknya karena pasarnnya yang berbeda dan tidak tergantung kepada pasar pemerintahan.
Jenis hotel lain yang tidak akan terlalu mengalami dampak negative dari pemberlakuan peraturan pemerintah ini adalah entertainment hotel, yaitu hotel yang mengkombinasikan antara fasilitas akomodasi dan fasilitas hiburan dimana daya tarik hotel adalah karena fasilitas entertaimentnya dan bukan ruang meeting yang akan segera kehilangan para tamu setianya.
Melihat begitu banyaknya implikasi negative yang akan timbul dari pemberlakuan larangan PNS mengadakan rapat di hotel, maka kami sepakat dan mendukung langkah PHRI yang meminta pemerintah untuk meninjau ulang peraturan ini.
Salam,
Rohayadi Supriyatno
Sr.Hotel Consultant